Kementrian Agama Kulonprogo mengimbau seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Bumi Menoreh untuk bisa melahirkan program inovatif. Imbauan itu disampaikan Kepala Kemenag Kulonprogo Ahmad Fauzi, usai melantik Kepala KUA, Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah, dan Pengawas Pendidikan Agama Kristen di Aula Menoreh kantor setempat, Rabu (26/2/2020).
Kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih berjalan sendiri-sendiri dinilai jadi alasan belum optimalnya kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja selama ini.
Pemkab Sleman kembali menyerahkan sebanyak 92 unit kendaraan operasional roda dua kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kendaraan plat merah tersebut diberikan agar mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak menghentikan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan yang masuk wilayah Indonesia. Akan tetapi, penenggelaman dilakukan ketika kapal tersebut mencoba kabur.
Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengangkat sebanyak 13 tokoh di bidang ilmu pengetahuan, bisnis dan politik, serta sebanyak sembilan orang sebagai Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik Kelautan dan Perikanan.
Pelaku industri pariwisata menyambut baik rencana peninjauan ulang kebijakan bebas visa. Sebab, kebijakan bebas visa yang diatur dalam Perpres 21/2016 yang mengatur tentang pemberian bebas visa kunjungan kepada WNA yang masuk dalam 169 negara tidak menguntungkan industri pariwisata dalam negeri.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakuiprogram subsidi gas untuk masyarakat miskin selama ini memang banyak tidak tepat sasaran. Ia punmendukung rencana pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme pendistribusian tabung gas LPG 3 kilogram.
Saat ini, mengurus paspor bisa dilakukan dengan cara yang lebih sederhana.
Alih fungsi lahan membuat sebanyak 60.000 hektare lahan pertanian menyusut setiap tahunnya. Biasanya, alih fungsi ini dilakukan untuk proyek pembangunan jangka panjang seperti perumahan, pabrik dan jalan tol dan fasilitas umum lainnya.
Pemerintah Republik Indonesia siap mengevakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) di Iran mengingat terjadi peningkatan eskalasi kondisi keamanan di negara itu setelah tewasnya petinggi militer Iran akibat serangan AS.
