Mendikbud Batalkan Ujian Nasional karena Corona, Sekolah Boleh Gelar Ujian Tanpa Tatap Muka
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2020, yang seharusnya digelar sejak Senin 30 Maret.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengumumkan membatalkan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2020, yang seharusnya digelar sejak Senin 30 Maret.
Dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Bupati Sleman Sri Purnomo bersama Anggota Komisi II DPR RI Sukamto melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah Dusun Purwosari, Sinduadi, Mlati, Sleman, Selasa (24/3/2020).
Pasien yang dinyatakan positif Covid-19 di DIY kembali bertambah pada Selasa (24/3/2020). Saat ini jumlah yang dinyatakan positif Covid-19 menjadi enam kasus, satu di antaranya sembuh dan satu pasien meninggal dunia.
Puluhan warga Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul yang baru pulang dari Jakarta disemprot disinfektan. Hal ini menyusul adanya keresahan sebab puluhan orang tersebut baru saja pulang menghadiri hajatan di Jakarta.
Wabah Covid-19 yang terjadi di Indonesia menimbulkan keprihatinan bersama. Sejumlah instansi swasta banyak yang mendonasikan asetnya untuk membantu penanganan wabah ini.
Pemerintah memperbarui jumlah pasien positif virus corona COVID-19 di Indonesia. Data terbaru per Selasa (24/3/2020), tercatat 686 orang positif terinfeksi virus tersebut.
PLH Direktur RSUP Dr. Sardjito, Rukmono Siswihanto menuturkan sudah melakukan tracing contact kepada sejumlah orang yang diidentifikasi berhubungan langsung dengan pasien positif Covid-19 kedua di DIY, guru besar Farmakologi UGM, Prof. Iwan Dwiprahasto.
Pemerintah Indonesia kini tengah berjuang menangani pandemo corona yang terus meluas kasusnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Gubernur di Indonesia agar kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19 satu visi.
Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Zuhandi dinyatakan positif terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Rencana tes Corona kepada 575 orang anggota DPR beserta keluarganya menuai polemik. Banyak penolakan dari masyarakat yang menilai rencana ini tidak tepat, sekalipun Sekjen DPR Indra Iskandar mengklarifikasi pengadaan alat tes tidak menggunakan uang negara.