Awal tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam OTT yang dilakukan pada Selasa (7/1/2020) malam itu, diduga pejabat daerah setempat yang terjaring OTT.
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi kembali tidak hadir dari pemeriksaan tim penyidik KPK, Selasa (7/1/2020).
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) masih menanti terbitnya Peraturan Presiden (Perpres). Sebab, saat ini, pemerintah masih menyusun draf Perpres tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK.
Ketua KPK Firli Bahuri bersama keempat pimpinan lainnya bakal lebih banyak melakukan tindakan pencegahan. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang No.19/2019 tentang KPK yang merevisi undang-undang sebelumnya.
Draf Peraturan Presiden tentang KPK dinilai semakin melemahkan kewenangan lembaga antirasuah itu karena menempatkan KPK di bawah Presiden.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik pemerintah yang memasukan kekeliruannya di revisi Undang-Undang tentang KPK melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Presiden Joko Widodo dan DPR sebagai biang kehancuran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid V memuji kepolisian yang berhasil menangkap terduga pelakupenyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Transparency International Indonesia mengkritik salah satu pasal dalam draf Peraturan Presiden tentang organisasi dan tata kerja pimpinan dan organ pelaksana pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempatkan lembaga antirasuah di bawah Presiden.
Ketua KPK Firli Bahuri menunjuk dua Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara lembaga itu, Jumat (27/12/2019).
