Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto disebut-sebut terkait dengan Pergantian Antar-Waktu (PAW) caleg DPR PDIP Harun Masiku.
Kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan menyeret nama kader PDIP Harun Masiku serta Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasti mengaku siap bila KPK perlu memanggilnya. Hasto mengatakan dirinya akan datang ke KPK bila diundang.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Pengamat hukum dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad menyarankan pimpinan baru KPK tidak hanya mengandalkan operasi tangkap tangan dan penyadapan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
Seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus permohonan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih Fraksi PDIP yang diajukan oleh tersangka suap, Harun Masiku.
Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus yang menjerat Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. KPK bahkan membuka peluang memanggil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk dimintai keterangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Komisioner KPU Wahyu Setiawan menerima duit Rp600 juta terkait upaya memuluskan permintaan Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW). Duit suap ini diminta Wahyu Setiawan dikelola orang kepercayaannya Agustiani Tio Fridelina (ATF).
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menjadi satu dari delapan orang yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan pada Rabu (8/1/2020). Menurut informasi, Wahyu Setiawan ditangkap di sekitar Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu siang.
Bupati Sidoarjo Saiful Ilah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terkait dengan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo, Rabu (8/1/2020).
Selama empat tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan 87 operasi tangkap tangan (OTT).
Tiga operasi tangkap tangan (OTT) digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sepekan terakhir. KPK semakin gencar dalam melakukan OTT menjelang diberlakukannya UU KPK baru hasil revisi.
