Kementerian PUPR melakukan kunjungan kerja ke salah satunya proyek township BSD City, berkaitan dengan rencana pemerintah dalam pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Fadjroel menegaskan pemindahan IKN merupakan bentuk keberpihakan Presiden Jokowi terhadap pemerataan tatanan demokrasi hingga kesejahteraan seluruh wilayah Indonesia.
Bappenas menyebut RUU Ibu Kota Negara telah tuntas, dengan salah satu klausulnya memuat tentang pemilihan pemimpin.
Pembangunan kantor pemerintahan hingga Istana Negara di Ibu Kota Negara baru dimulai pada 2022 dengan melihat perkembangan kondisi pandemi Covid-19.
Real Estat Indonesia (REI) langsung membentuk kelompok kerja khusus untuk ikut serta dalam pengembangan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. Nantinya, kelompok kerja itu bertugas mencari investor yang mau mengembangkan properti di kawasan tersebut.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan konstruksi IKN baru di Kalimantan Timur dapat dimulai pada tahun ini setelah adanya undang-undang.
Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman, mengatakan berdasarkan pembicaraan menteri terait dengan Presiden Jokowi, peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota Negara bisa dilakukan di tahun 2021.
Keputusan untuk memindahkan Ibu Kota bukanlah hal yang tidak biasa tetapi telah banyak dilakukan oleh negara lain dengan dasar pertimbangan yang kuat. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron.
Beban pembangunan Ibu Kota Negara tidak bisa menambah beban utang Indonesia yang semakin rumit.
Pemerintah berencana pembangunan Ibu Kota Negara Baru (IKNB) di Provinsi Kalimantan Timur akan diupayakan untuk dimulai pada tahun ini.
