Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan alokasi kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bakal segera merumuskan aturan turunan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.
Realisasi belanja negara untuk program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp18,8 triliun.
Antusiasme masyarakat Kota Jogja untuk tinggal di rumah susun sewa (rusunawa) terpantau sangat tinggi. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (
Realisasi belanja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai Rp12,59 triliun per 31 Mei 2025.
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk mendukung rumah subsidi mencapai Rp12,59 triliun per 31
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap hasil pertemuan perdana usai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara berkomitmen turut menduk
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sedang merancang aturan untuk mencegah satu orang mempunyai lebih dari satu rumah, sehingga
Ara meminta kepada KPK agar lahan rampasan itu bisa clean and clear atau dipastikan tidak ditinggali oleh masyarakat.
Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memberikan pembiayaan senilai Rp13
