Masing-masing partai politik mencari pengganti untuk jabatan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat karena periode 20142019 berakhir hari ini, Senin (30/9/2019).
MPR mengatakan institusinya belum ada rencana pembahasan wacana sepuluh kursi MPR RI periode 2019-2024, dalam Rapat Gabungan dalam beberapa waktu ke depan.
Bertambahnya pimpinan akan berdampak pada hal lainnya terutama anggaran. Sampai saat ini semua partai belum ada yang memberikan sikap resmi.
Partai Golkar menyatakan belum membahas usulan tentang penambahan jumlah pimpinan MPR RI periode mendatang.
Kemungkinan bertambahnya pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi delapan atau 10 menjadi bahasan koalisi partai pengusung Joko Widodo-KH Maruf Amin. Sementara berdasarkan undang-undang, jatah kursi hanya lima.
Partai Gerindra mengatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto secara prinsip mendukung 10 kursi pimpinan MPR RI karena untuk mewakili semua kepentingan.
Keinginan PAN agar MPR memunyai 10 orang pemimpin didukung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Fadli menilai usulan itu bisa diwujudkan kalau semua fraksi bersepakat.
Partai Amanat Nasional (PAN) siap bergabung dalam paket Pimpinan MPR RI 2019-2024 yang diajukan PDI Perjuangan (PDIP), agar kepentingan masyarakat luas bisa terakomodir dalam lembaga tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaoanan Daulay.
Koalisi partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) belum menyepakati kandidat yang akan mengisi kursi ketua MPR RI.
Sekjen PPP Asrul Sani menyampaikan agar pengisian pimpinan kursi MPR bisa diselesaikan melalui jalur musyawarah, termasuk membahas Gerindra yang sepertinya juga mengincar kursi legislatif di Senayan.
