Masyarakat yang menggelarunjuk rasa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi baik sebelum maupun setelah putusan sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) akan dibubarkan paksa olehPolri.
Mulai har ini, Selasa (25/6/2019) hinggapenetapan calon presiden dan calon wakil presiden yang rencananya dilakukan minggu depan,Polri melarang masyarakat untuk melakukan aksi di sekitar Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Jelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 28 Juni mendatang, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku tidak bisa melarang Persaudaraan Alumni (PA) 212 atau organisasi lainnya untuk menggelar aksi demo.
Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat mendatangi kawasan Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Mereka datang untuk mengawal jalannya sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019 yang digelar di Mahkamah Konstitusi (MK).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pihaknya akan melakukan pencegahan aliran massa ke Jakarta menjelang sidang gugatan Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam rangka aksi menuntut kejujuran dalam Pemilu 2019, massa mulai berdatangan di sekitar gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), di Jakarta Pusat, Jumat, (24/5/2019).
