Pemda DIY tengah berupaya menertibkan tambang ilegal. Saat ini ada 12 titik penambangan ilegal masih terjadi di DIY.
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyerahkan kajian tentang tata kelola pertambangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemda DIY menjanjikan percepatan pelayanan izin Pertambangan Rakyat (IPR) selesai dalam satu bulan buntut protes sejumlah penambang Kali Progo beberapa waktu la
Pemda DIY telah menindaklanjuti tuntutan para penambang rakyat sungai Progo untuk dapat kembali bekerja
Aktivitas tambang terus-menerus baik oleh korporasi maupun penambang rakyat tanpa kontrol yang tegas di DIY menyebabkan kerusakan lingkungan
Diketahui, setelah melakukan orasi awal di lapangan Taman Kuliner Jodogkarta, mereka menuju kantor Gubernur DIY untuk melanjutkan aksi.
Temuan di lapangan yang menjadi fokus Koalisi Jaga Banyu seperti di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo, DAS Opak dan Perbukitan Menoreh.
Aktivitas pertambangan di DIY harus diatur melalui peraturan daerah guna mencegah kerusakan lingkungan dan praktik tambang ilegal yang selama ini kerap terjadi.
Izin usaha pertambangan (IUP) PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya seharusnya ikut dicabut bersama dengan empat perusahaan lainnya.
Badan Reserse Kriminal Polri bersama kementerian terkait sedang menyelidiki potensi pidana dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat.
