Selama dua dekade, rata-rata tingkat polusi udara di Indonesia mencapai tiga kali lipat dari batas ambang pedoman WHO.
Bappenas memprediksi pada 2045, sebesar 70% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Dengan laju pertumbuhan kendaraan bermotor dan masih dipakainya bahan bakar berbasis fosil, polusi udara akan semakin parah jika tidak diantisipasi dari sekarang.
Atas nama pengurangan pencemaran, para produsen kini berlomba-lomba berinovasi menciptakan sedotan yang tak hanya sekadar ramah lingkungan tapi bahkan bisa dimakan.
Ibu kota DKI Jakarta tempati peringkat ketujuh sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, Kamis (19/9/2019) pagi.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan untuk kasus polusi udara Jakarta yang digugat oleh Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), Kamis (12/9/2019).
Sekelompok advokat yang tergabung dalam Forum Warga Jakarta alias FAKTA menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait polusi udara. Gugatan ini merupakan gugatan kedua untuk Anies terkait hal yang sama.
Isu ini dipicu dengan drastisnya peningkatan sampah plastik terutama di kawasan lautan. Indonesia sangat berkepentingan untuk mengangkat isu ini. Data World Wild Fund for Nature (WWF) menunjukkan pencemaran sampah plastik di lautan Indonesia sudah mencapai taraf darurat.
Kondisi udara di ibu kota tidak sehat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menegaskan bahwa polusi udara di Jakarta tidak baik terutama bagi bayi dan manusia lanjut usia alias manula.
Sebanyak 13.000 batang pohon disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman.
Upaya Tim Advokasi Gerakan Ibu Kota yang menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena polusi udara membuat Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin heran.
