Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan untuk kasus polusi udara Jakarta yang digugat oleh Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibu Kota), Kamis (12/9/2019).
Sekelompok advokat yang tergabung dalam Forum Warga Jakarta alias FAKTA menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait polusi udara. Gugatan ini merupakan gugatan kedua untuk Anies terkait hal yang sama.
Isu ini dipicu dengan drastisnya peningkatan sampah plastik terutama di kawasan lautan. Indonesia sangat berkepentingan untuk mengangkat isu ini. Data World Wild Fund for Nature (WWF) menunjukkan pencemaran sampah plastik di lautan Indonesia sudah mencapai taraf darurat.
Kondisi udara di ibu kota tidak sehat. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menegaskan bahwa polusi udara di Jakarta tidak baik terutama bagi bayi dan manusia lanjut usia alias manula.
Sebanyak 13.000 batang pohon disiapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman.
Upaya Tim Advokasi Gerakan Ibu Kota yang menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena polusi udara membuat Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin heran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewajibkan seluruh kegiatan Ibu Kota menggunakan generator baterai dan akan melarang penggunaan generator atau Genset bahan bakar minyak.
Teknologi modifikasi cuaca Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) mulai diterapkan untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan kegiatan perekonomian yang akan dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta pada pertengahan Juli. Ini merupakan pertama kalinya di Indonesia.
Astronom Planetarium Jakarta mulai mengalami kesulitan untuk mengamati beberapa benda langit, karena polusi cahaya di Jakarta.
