DPD RI menemukan penurunan pendapatan pelaku UMKM saat meninjau Sensus Ekonomi BPS di Kota Jogja dan mendorong kebijakan tepat sasaran.
Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jogja telah mencapai 71 persen. BPS optimistis pendataan selesai pada 31 Agustus 2026.
Sensus Ekonomi 2026 dinilai krusial memetakan ekonomi digital, usaha rumahan, dan lapangan kerja baru sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional.
Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Semarang mengeluhkan honor belum cair. BPS menegaskan pembayaran tetap mengacu pada SPK dan masih diproses.
BPS Kota Jogja menyatakan Sensus Ekonomi berjalan lancar tanpa penolakan. Pendataan mencakup usaha, pendapatan, aset, hingga ekonomi digital.
BPS menjamin data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk statistik, bukan pajak. Pendataan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Wagub DIY Paku Alam X ikut Sensus Ekonomi 2026 dan ajak warga Jogja berikan data jujur demi kebijakan ekonomi tepat sasaran.
Sensus Ekonomi 2026 di Bantul mulai digelar, hampir 500 ribu warga dan pelaku usaha didata untuk kebijakan tepat sasaran.
Badan Pusat Statistik (BPS) menerjunkan 4.082 petugas untuk mendata sekitar 606.000 pelaku usaha di DIY melalui Sensus Ekonomi 2026
BPS Bantul mulai Sensus Ekonomi 2026 secara door to door hingga Agustus. Seluruh rumah tangga dan pelaku usaha menjadi sasaran pendataan.
