Pemerintah Perluas Akses Kontrasepsi untuk Kendalikan Kelahiran
Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus memperluas akses kontrasepsi hingga ke seluruh pelosok daerah
Pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN terus memperluas akses kontrasepsi hingga ke seluruh pelosok daerah
Dinas DP3AP2KB Sleman mengadakan bakti sosial pelayanan KB gratis serentak di delapan titik dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia.
Risiko kesehatan penggunaan pil kontrasepsi alias pil KB di Amerika Serikat (AS) terungkap. Padahal pil ini telah dipakai 9 juta perempuan di AS.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat menegaskan sterilisasi pada pria atau vasektomi sangat tidak diperbolehkan atau haram
Anggota DPRD Bantul menolak aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar. Menurutnya, pendidikan moral pada anak harus diutamakan.
Penerbitan PP No.28/2024 disesalkan oleh Wakil Presiden, Ma’ruf Amin lantaran dianggap kajiannya hanya didasarkan pada pendapat yang fokus pada kesehatan.
Pemberian alat kontrasepsi harus tepat sasaran. Dalam undang-undang yang diperbolehkan membeli alat kontrasepsi pada anak umur 15-17 asalkan sudah menikah.
Ia menegaskan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut karena akan diperjelas dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan.
Ini ditujukan pemberian kontrasepsi bagi remaja yang menikah tapi menunda kehamilan sampai siap secara fisik dan psikis
Penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar, yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan, dinilai tidak sejalan