Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul akhirnya menjadwalkan ulang pelaksanaan rapat pleno penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati Bantul Abdul Halim Muslih-Joko Budi Purnomo (AHM-JP).
Persiapan terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul jelang rapat pleno penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati Bantul Abdul Halim Muslih-Joko Budi Purnomo (AHM-JP), Kamis (21/1) mendatang.
Mahkamah Konstitusi meregistrasi sebanyak 132 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020, yakni sengketa pemilihan gubernur sebanyak tujuh perkara, bupati 112 perkara dan wali kota 13 perkara.
KPU Gunungkidul masih belum bisa menetapkan kepala daerah terpilih. Pasalnya, surat dari Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan dasar penetepan hingga Minggu (17/1) belum ada.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul memastikan proses penetapan calon terpilih bupati dan wakil bupati Bantul Abdul Halim Muslih-Joko Budi Purnomo (AHM-JP) akan digelar secara daring.
Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat calon bupati mendominasi pihak yang mengajukan permohonan perselisihan hasil Pilkada (PHPkada) 2020 yaitu sebanyak 114.
Duet Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi (Babe) menjadi pasangan terboros dalam urusan dana kampanye. Hal ini terlihat dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).
Komisi Pemilihan Umum DIY menyatakan peserta Pemilihan Kepala Daerah 2020 di Kabupaten Sleman, Gunung Kidul, dan Bantul tidak ada yang mengajukan permohonan gugatan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
KPU Gunungkidul belum bisa memastikan waktu penetapan kepala daerah terpilih. Pasalnya, penetapan masih menunggu surat dari Mahkama Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa Pilkada 2020.
Pilkada Serentak 2020 telah selesai dilaksanakan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima sebanyak 135 permohonan perselisihan hasil pilkada (PHPKada) sejak pengumuman pleno hasil pilkada 2020 oleh KPU di sejumlah daerah
