Bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Abdul Halim Muslih - Joko Purnomo resmi mendeklarasikan diri maju pada Pilkada Bantul, 9 Desember mendatang, di Tempuran Banyu Kencono Dusun Karet, Pleret, Pleret, Bantul, Jumat (28/8/2020) siang.
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul menemukan sejumlah petugas pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak melakukan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.
Pasangan Abdul Halim Muslih-Joko Purnomo, akan mendeklarasikan diri sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul pada Jumat (28/8/2020) besok. Deklarasi akan digelar di Tempuran Kali Opak, Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul.
KPU Gunungkidul memastikan proses pemutakhiran data pemilih untuk pilkada tahun ini sudah selesai sejak 13 Agustus lalu. Meski demikian, untuk penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) masih harus menunggu hasil rekapitulasi pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih di tingkat kecamatan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Bantul, Nur Rakhmat Juli Purwanto mengatakan partainya akan menentukan sikap dukungan terhadap bakal calon bupati dan wakil bupati Bantul dalam pekan ini.
Sejumlah tokoh berupaya maju di Pilkada Solo menantang Gibran Rakabuming Raka.
PDI Perjuangan sejak Jumat, 21 Agustus 2020 telah menyelenggarakan Sekolah Partai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan maju dalam Pilkada Serentak Tahun 2020.
Pemilihan wali kota Solo, Jawa Tengah dipastikan tak hanya diikuti satu peserta.
Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengapresiasi aksi sosial yang dilakukan komunitas Buntut Wedhus. Komunitas yang beranggotakan para pedagang kambing se-Kecamatan Dlingo ini, menyisihkan hasil penjualan kambing tiap hari pasaran untuk didonasikan kepada janda-janda lansia dan warga tidak mampu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan dua pasangan bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Kepala Daerah 2020 tidak lolos karena dokumen pencalonan tidak memenuhi syarat.
