Putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah politikus PDI Perjuangan terkait dengan pendaftaran dirinya secara resmi sebagai bakal calon wali kota Surakarta.
Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi soal pencalonan putra sulung, Gibran Rakabuming Raka, lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Solo, Jawa Tengah.
Gibran Rakabuming Raka, Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), akhirnya resmi menjadi bakal calon (balon) wali kota Solo dari PDI Perjuangan pada Pilkada 2020.
Kamis (12/12/2020) merupakan hari terakhir pendaftaran bakal calon kepala daerah pada Pilkada 2020 yang dibuka DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng). Proses pendaftaran hari terakhir itu diprediksi akan dibanjiri pendaftar.
Pendukung Gibran Rakabuming Raka berdatangan ke Kantor DPD PDIP Jawa Tengah (Jateng) atau Panti Marhaen di Kota Semarang, Kamis (12/12/2019). Jumlah mereka mencapai ratusan orang.
Sekitar seribu relawan pendukung hari ini mengantar GibranRakabuming Raka mendaftar sebaga bakal calon Wali Kota Surakarta ke DPD PDIP Jateng. Mereka berangkat menggunakan20 armada bus. Keberangkatan Gibran tidak ditemani istri dan ibunya mengingat anak kedua Gibran yang masih kecil dan belum bisa ditinggalkan.
Gibran Rakabuming Raka, Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), bersiap-siap mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Solo melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Jawa Tengah pada Kamis (12/12/2019). Pada Rabu (11/12/2019) malam, Gibran sowan kepada neneknya, Sudjiatmi Notomihardjo.
Peneliti Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsuddin Haris ikut menanggapi tentang anak dan menantu Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution yang maju dalam Pilkada 2020.
Juru bicara Partai Gerindra Habiburrokhman membela langkah Gibran Rakabuming Raka yang akan maju sebagai calon wali kota Solo yang sempat dituding sebagai nepotisme keluarga Presiden Jokowi. Habiburrokhman menyebutnya bukan nepotisme.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kammrusammad mengkritik langkah Komisi Pemilihan Umum yang tidak memasukkan aturan larangan mantan terpidana kasus korupsi maju pada pemilihan kepala daerah dalam peraturan KPU (PKPU).
