Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memvalidasi ulang 131.407 data warga yang belum disuntik vaksin Covid-19. Data ini merupakan warga yang ber-Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kota Jogja namun tercatat belum menerima vaksin Covid-19. Hal ini sebagai upaya memastikan akses warga terhadap vaksinasi.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulonprogo berupaya untuk menghadirkan sinyal di wilayah blank spot khususnya wilayah yang berada di sisi utara kabupaten Kulonprogo atau kawasan perbukitan Menoreh. Upaya tersebut seiring dengan rencana diberlakukannya aplikasi peduli lindungi di sejumlah objek wisata.
Dinas Pariwisata (Dispar) DIY tengah mengoptimalkan sejumlah layanan dalam mendukung penyelenggaraan wisata di masa pandemi dan PPKM level 3. Persiapan meliputi sarana dan prasarana protokol kesehatan, penggunaan aplikasi untuk menapis wisatawan, serta kelengkapan informasi diupayakan demi jalannya industri pariwisata dengan tetap memperhatikan keselamatan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja berencana membuka Taman Pintar dalam waktu dekat ini. Menurut Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, saat ini masih menunggu review dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terkait kesiapan protokol kesehatan (prokes). Review ini yang akan menentukan tanggal pembukaan Taman Pintar.
Kepala Bagian Humas Biro Umum Hubungan Masyarakat dan Protokol (UHP) Setda DIY Ditya Nanaryo Aji mengumumkan penambahan kasus positif Covid-19 per 8 September 2021 sebanyak 213, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 152.327.
Pusat perbelanjaan di Kota Jogja masih menemui pengunjung yang belum memenuhi syarat untuk berbelanja di masa uji coba pembukaan bersamaan dengan penerapan PPKM. Imbasnya, pihak pengelola mesti menolak pengunjung masuk ke kawasan mal demi mencegah penyebaran Covid-19.
Pemerintah Kabupaten Kulonprogo mengimbau masyarakat agar tidak lengah seiring dengan turunnya level PPKM di wilayah DIY dari sebelumnya level empat kini menjadi level tiga. Penurunan level PPKM menjadi level tiga diminta untuk tetap dibarengi dengan kedisiplinan menjalankan protokol Covid-19.
Dokumen perjalanan seperti STRP, surat tugas, surat keterangan kerja, maupun surat dari pemerintah setempat sudah tidak berlaku lagi sebagai syarat untuk naik KRL karena harus menunjukkan sertifikat vaksin.
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta merealokasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 sebesar Rp418,35 miliar untuk penanganan COVID-19.
Kepala Bagian Humas, Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol (UHP), Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji mengatakan terjadi penambahan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per 7 September 2021 sebanyak 252 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 152.114 kasus
