Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja menyebut meningkatnya jumlah kasus yang signifikan selama tiga pekan terakhir menyebabkan sumber penularan kasus di kota tersebut semakin sulit ditelusuri.
Hampir semua kalurahan saat ini menyediakan selter atau tempat isolasi mandiri. Sayangnya, tingkat keterisian selter di Kalurahan masih rendah.
Penularan Covid-19 di DIY terus meningkat dari hari ke hari, bahkan per 2 Juli 2021 ini sebanyak 922 warga DIY terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 62.276 kasus
Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta kepada semua dukuh atau kepala Rukun Kampung (RK), ketua Rukun Wilayah (RW), dan ketua Rukun Tetangga (RT) untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk pengendalian penyebaran virus corona.
RSUD Wates memutuskan untuk menutup sementara layanan instalasi gawat darurat (IGD) pada Jumat (2/7/2021). Upaya penutupan menyusul membludaknya jumlah pasien Covid-19 di bangsal isolasi. Ditambah, banyaknya karyawan RSUD Wates yang terpapar Covid-19.
Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta masyarakat untuk mengurangi mobilitas dan tetap di rumah selama tidak ada kepentingan mendesak minimal sampai 20 Juli mendatang atau selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Wali Kota Magelang, dr Muchammad Nur Aziz membuka rumah sakit darurat untuk penanganan pasien Covid-19 di lapangan tenis indoor Moncer Serius Kompleks Gelora Sanden, Kelurahan Kramat Selatan. Dibukanya rumah sakit ini karena rumah sakit rujukan sudah penuh.
Pemda DIY menyampaikan terjadi penambahan kasus positif Covid-19 per 1 Juli 2021 sebanyak 895 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi menjadi 61.354 kasus. Angka ini menjadi rekor tertinggi sejak panemi Covid-19 melanda Bumi Mataram pada Maret 2020. Selain rekor kasus, angka kematian juga tertinggi pada 1 Juli ini, yakni mencapai 37 orang.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sebagai respons tingginya angka kasus positif Covid-19 resmi diberlakukan mulai 3 Juli 2021, termasuk di DIY. Bahkan kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak serius menegakkan PPKM Darurat akan diberhentikan sementara.
Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan langsung mengambil tindakan seusai Pemerintah resmi menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
