Pemerintah Indonesia sedang mengupayakan sinkronisasi aplikasi pelacakan kontak Covid-19 aplikasi PeduliLindungi dengan aplikasi Tawakkalna yang berlaku di Arab Saudi. Sinkronisasi itu mulai disiapkan untuk memudahkan jemaah ketika pintu umrah dibuka untuk jemaah asal Indonesia.
Pelaku usaha travel dalam negeri belakangan tengah bernegosiasi dengan sejumlah hotel dan penyedia jasa transportasi di Arab Saudi untuk mengatasi kenaikkan harga komponen umrah tersebut.
Pada pekan lalu, Kerajaan Arab Saudi telah memberikan izin untuk jemaah Indonesia melaksanakan umrah.
Ada sejumlah faktor yang berpengaruh dalam penyusunan harga referensi. Salah satunya kewajiban PCR Swab yang menjadi syarat perjalanan internasional.
Pemerintah Arab Saudi mempertimbangkan ketentuan karantina jemaah umrah selama 5 hari bagi yang tidak memenuhi standar kesehatan.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid berpendapat sudah saatnya status Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi ditingkatkan menjadi kelas utama. Sebab kepentingan Indonesia di negara itu terutama terkait penyelenggaraan haji dan umrah sangat tinggi.
Sesuai pengumuman Kementerian Haji dan Umrah Saudi, jumlah jemaah umrah yang diizinkan telah ditingkatkan menjadi 70.000 per hari atau 2,1 juta per bulan.
Warga negara Indonesia yang telah divaksin Covid-19, terutama mereka yang hendak menjalankan umrah ke Arab Saudi, saat ini belum dapat mengunjungi negara tersebut meski vaksin buatan Sinovac telah diakui di sana.
Seperti kebanyakan negara lain, Arab Saudi juga menerima pelancong yang sudah divaksinasi lengkap. Saat ini, Kerajaan mengakui vaksin Pfizer/BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna dan Johnson & Johnson.
Seluruh jemaah dari luar Saudi harus menunjukkan bukti vaksinasi dari otoritas di negaranya.
