Pemerintah Putuskan Perpanjang PPKM Darurat hingga Akhir Juli
Pemerintah akhirnya memutuskan memperpanjang kebijakan PPKM Darurat merespons kondisi Covid-19 saat ini.
Pemerintah akhirnya memutuskan memperpanjang kebijakan PPKM Darurat merespons kondisi Covid-19 saat ini.
Pemerintah menentukan perpanjangan permberlakukan pembatasan mobilitas masyarakat atau PPKM Darurat pada Senin (19/7/2021) pekan depan.
Selama kurang lebih dua pekan pelaksanaan PPKM Darurat di wilayah DIY, petugas gabungan telah memeriksa 11.417 kendaraan dan memutar balik sebanyak 3.752. Sementara jumlah pelanggaran protokol kesehatan ada 2.142, sebanyak 650 usaha non esensial ditutup, 481 kegiatan masyarakat dibubarkan, dan 39 usaha dilakukan penyegelan.
Terdampak Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, okupansi hotel di DIY berada dibawah 10%.
Pemda DIY menyatakan penurunan mobilitas di Bumi Mataram sudah di atas 20% atau masuk dalam kategori zona kuning. Penurunan mobilitas di angka 20-30% atau kategori zona kuning tersebut sesuai penghitungan Pemerintah Pusat.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menambah satu titik lokasi penyekatan kendaraan yaitu di simpang empat Dongkelan guna mengurangi mobilitas masyarakat pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut tren mobilitas masyarakat dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus menurun.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kabupaten Sleman diklaim berjalan baik. Angka mobilitas warga dan berbagai jenis pelanggaran diklaim semakin menurun.
Berbagai upaya untuk membatasi aktivitas dan mobilitas masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk menambah titik lokasi pemadaman lampu taman setelah sebelumnya diberlakukan di sepanjang Jalan Malioboro sejak awal PPKM Darurat.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyatakan mobilitas warga di Kabupaten Kulonprogo masih terbilang tinggi. Penurunan mobilitas di wilayah Bumi Binangun masih di angka 10 sampai dengan 20 persen.