Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PMI DIY) menggelar upacara Peringati Hari Relawan PMI, di Lapangan Pemda Sleman, Minggu (26/12/2021) pagi. Upacara akan dipimpin oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam X, akan diikuti 500 relawan PMI se-DIY dan akan menampilkan simulasi dan parade armada PMI.
Sepuluh sukarelawan Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PMI DIY) yang ditugaskan membantu penanganan bencana awan panas guguran (APG) Gunung Semeru menerima penghargaan pada acara Orientasi Kepalangmerahan Kepengurusan PMI DIY masa bakti 2021-2026, di Kaliurang, Sleman, Minggu (19/12/2021).
Palang Merah Indonesia (PMI) melakukan uji coba materi edukit untuk bahan ajar kepada anak-anak dengan dukungan Korean International Cooperation Agency (KOICA). Program KOICA for Kids ini adalah program edukasi kepada anak – anak usia Sekolah Dasar (SD) yang diberikan dengan metode online dan offline secara menyenangkan dan interaktif.
Untuk membantu pemerintah dalam program nasional vaksinasi Covid-19, Palang Merah Indonesia (PMI) meresmikan dua juta vaksinasi di Indonesia. Pencanangan vaksinasi tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK), Sabtu (9/10/2021).
Palang Merah Indonesia (PMI) meresmikan 2 juta vaksinasi bagi Indonesia untuk membantu pemerintah dalam program nasional vaksinasi Covid-19. Peluncuran program ini dibuka secara langsung oleh Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK) didampingi Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa serta Ketua PMI DIY, GBPH Prabukusumo di Gedung Kaca, Kompleks Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, Sabtu (9/10/2021).
Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) DIY dilantik di Bangsal Kepatihan, Kompleks Pemda DIY pada Jumat (8/10/2021) malam. GBPH Prabukusumo kembali menjadi Ketua PMI DIY pada masa bakti 2021-2026.
Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengaku tidak ambil pusing soal polemik internal PMI Kota Jogja dengan PMI DIY terkait dengan belum keluarnya surat keputusan (SK) hasil Musyawarah Kota (Muskot) PMI Kota Jogja beberapa waktu lalu.
Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jogja menyebut kerja-kerja kemanusiaan mereka terganggu dan tidak berjalan optimal karena belum terbitnya surat keputusan (SK) pengurus baru hasil Musyawarah Kota (Muskot) Jogja yang digelar sejak 30 Maret lalu.
