KPK Dukung Penyaluran Bansos Disetop Menjelang Pilkada
Langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024 didukung KPK.
Langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghentikan sementara distribusi bantuan sosial (bansos) menjelang Pilkada 2024 didukung KPK.
KPK mengakui adanya potensi penetapan tersangka korporasi dalam dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) Presiden pada pandemi Covid-19 pada 2020.
Bantuan sosial pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram kembali dibagikan di Kulonprogo.
Pemkab Sleman menargetkan penyaluran bantuan sosial beras yang disalurkan Oktober ini bisa selesai tepat waktu. Total penerima bantuan mencapai 91.475 keluarga
Bapanas kembali menggelontorkan bantuan pangan beras. Salah satu yang turut menerima bantuan ini adalah Kelurahan Bumijo dengan total alokaso sebanyak 8,76 ton
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur PT Integra Padma Mandiri Budi Pamungkas (BP). BP diperiksa sebagai saksi penyidikan dugaan korups
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa bantuan sosial (bbansos) beras selalu disalurkan sesuai rencana untuk membantu menekan inflasi dan menjaga stab
Pelayanan bantuan sosial atau bansos di Kulonprogo terus ditingkatkan salah satunya dengan membuat aplikasi digital guna memudahkan akses warganya.
Pemkab Sleman memastikan penyaluran bantuan sosial beras untuk Agustus 2024 berjalan dengan lancar. Hingga akhir tahun rencananya masih ada dua kali penyaluran.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali akan membagikan bantuan sosial alias bansos beras menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah