Pemerintah meluncurkan peraturan anyar soal pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam Peraturan Pemerintah No.6/2025 (PP 6/2025).
Pemangkasan anggaran infrastruktur akan memberi dampak luas, termasuk risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Sementara ditanyai soal upah minimum provinsi (UMP) ia mengungkapkan, akan menyelesaikan rumusan pengupahan dalam akhir bulan ini.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mendorong setiap daerah untuk membangun early warning system atau sistem peringatan dini terhadap potensi PHK.
Pengajuan klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) alias tunjangan pengangguran yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan terus naik.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat terjadinya lonjakan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepanjang paruh pertama 2024.
Masih banyak perusahaan tekstil yang tidak memenuhi kewajiban kepada pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Puluhan pabrik tekstil nasional tutup hingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal ribuan buruh tekstil.
Presiden KSPN Ristadi mengatakan kesulitan pembayaran pesangon umumnya terjadi pada perusahaan tekstil yang berbasis lokal.
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan PT Tokopedia dikonfirmasi.
