Penundaan Cukai Minuman Manis Rugikan Negara dan Kesehatan
Penundaan cukai MBDK dinilai merugikan penerimaan negara dan upaya menekan konsumsi gula. Pemerintah menargetkan Rp1,7 triliun pada 2027.
Penundaan cukai MBDK dinilai merugikan penerimaan negara dan upaya menekan konsumsi gula. Pemerintah menargetkan Rp1,7 triliun pada 2027.
Meta Description:Kabupaten Temanggung menerima DBHCHT 2026 sebesar Rp28 miliar, turun dari sekitar Rp61 miliar pada 2025 dan berdampak pada program daerah.
Komisi III DPR mendukung wacana Presiden Prabowo melarang total vape untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan melindungi generasi muda.
Operasi gabungan di Bantul sita 2.516 rokok ilegal tanpa pita cukai di Pundong, perkuat pengawasan dan edukasi pedagang.
Realisasi belanja APBN di DIY hingga November 2025 mencapai Rp18,77 triliun atau 87,47% dari pagu, TKD hampir 100%.
Asrim menilai penundaan cukai MBDK 2026 tepat karena industri minuman masih tertekan dan kebijakan tersebut dinilai tidak efektif menekan PTM.
Kemenkeu menegaskan cukai MBDK akan tetap berjalan sebagai instrumen pengendalian konsumsi gula demi kesehatan masyarakat.
Kemenkeu menegaskan popok, tisu basah, dan alat makan sekali pakai belum dikenai cukai karena kebijakan masih dalam kajian.
Keputusan pemerintah tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada 2026 disambut gembira pelaku industri rokok, termasuk PT Taru Martani.
Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan cukai rokok yang eksesif atau tidak seperti biasanya diterapkan.