Politisi Partai Demokrat, Andi Arief meminta agar pihak Kepolisian melakukan autopsi pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia. Sebab, menurut Andi, kematian para anggota KPPS itu tidak lazim.
Politikus Gerindra, Rachel Maryam ikut menanggapi pernyataan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyebut Prabowo - Sandiaga unggul dalam perolehan suara Pilpres 2019 di provinsi garis keras.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul mengeluarkan kurang lebih Rp98 juta untuk penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan juga Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) di 14 TPS yang berlangsung pada Sabtu (27/4/2019) lalu. Setiap TPS mendapatkan jatah sekitar Rp7 juta.
Sebanyak 49,73% suara Pilpres 2019 dari total 813.350 tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Indonesia dan luar negeri telah masuk ke dalam Sistem Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) hingga Senin pagi pukul 05.45 WIB.
Relawan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin #AmerikaBerSATU menggelar acara syukuran di sejumlah titik atas hasil penghitungan suara Pilpres 2019 di Amerika Serikat yang memenangkan kandidat dukungan mereka.
Sejumlah mantan tokoh publik di Jogja lolos menjadi anggota DPRD DIY pada Pemilu 2019.
Petinggi PPP di Jogja mengakui, krisis internal partai menyebabkan perolehan suara partai berlambang kakbah itu jeblok pada Pemilu 2019.
Satu orang kader Partai Gerindra dibatalkan dari daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD Kabupaten Gorontalo. Pembatalan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
Panitia pemungutan suara Pemilu Serentak 2019 kembali dikabarkan meninggal dunia.KPU Kabupaten Lampung Timur mengatakan bahwa satu petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jabung, Kecamatan Jabung meninggal dunia akibat kelelahan. Almarhum meninggal setelah mengikuti rekapitulasi penghitungan suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) setempat.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY mengingatkan agar para peserta Pemilu 2019 untuk segera menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK). Bila terlambat menyerahkan LPPDK sesuai batas waktu yang ditentukan, keterpilihannya akan dibatalkan.
