Gugatan kasasi pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam Pemilu 2019 kepada Mahkamah Agung telah dijawab oleh pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.
Koalisi partai politik pendukung capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah dibubarkan. Namun, mereka diharapkan tidak bergabung ke pemerintah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gunungkidul hingga saat ini belum bisa memastikan kapan waktu penetapan caleg terpilih hasil Pemilu 2019. Lembaga penyelenggara pemilu ini masih surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pangajuan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).
Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, Nicholay Aprilindo membantah pihaknya yang melaporkan adanya pelanggaran administratif ke Mahkamah Agung (MA) tanpa koordinasi. Ini juga bukan kasasi kedua seperti yang dituduhkan kuasa hukum Jokowi-Amin.
Dalam gugatannya, PAN menuding PDIP melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Dapil Jateng V sehingga calon anggota legislatif (caleg) partai tersebut harus didiskualifikasi.
Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa dirinya tidak sepakat kalau pemulangan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) dan pembebasan orang-orang pendukung Prabowo-Sandi yang melanggar hukum, dijadikan syarat rekonsiliasi antara kubu Jokowi dengan Prabowo.
Ada fakta menarik yang terjadi di balik tindakan kuasa hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Unoyang kembali mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Hari kedua sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif, Rabu (10/7/2019), Mahkamah Konstitusi menggelar sidang untuk sembilan provinsi dengan total 64 perkara.
Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Cawapres Nomor Urut 01 Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra meyakini Mahkamah Agung (MA) akan menolak permohonan kasasi kedua dari Pasangan Capres dan Cawapres NNomor Urut 02 Prabowo-Sandi yang mempermasalahkan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden pada 17 April 2019.
Menurutnya, rekonsiliasi antara Jokowi dengan Prabowo bukan persoalan yang mendesak dan masih banyak persoalan bangsa lainnya yang lebih besar.
