Meski Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bukan pejabat di bidang hukum, kediamannya kerap didatangi perwakilan keluarga dari pendukung yang tengah menjalani proses hukum di kepolisian karena Pilpres 2019.
Mahkamah Konstitusi telah meregistrasi permohonan Partai Berkarya terkait dugaan kesalahan penghitungan suara sebanyak 2,7 juta yang diklaim masuk ke Partai Gerindra.
Politikus Gerindra Andre Rosiade menuturkan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan dilangsungkan pada bulan Juli 2019. Apa poin utama yang akan dibahas keduanya jika bertemu?
Partai Gerindra belum menentukan arah politik usai Pemilu 2019. Politikus Gerindra Andre Rosiade mengklaim partainya menunggu keputusan resmi Prabowo Subianto untuk memastikan arah politik, apakah apakah konsisten beroposisi atau beralih mendukung pemerintah.
Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mulai mempersiapkan keterangan menghadapi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) untuk Pemilihan Legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, Bawaslu mengumpulkan Bawaslu kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga sudah dibubarkan. Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Maruf Amin, Arsul Sani mengungkapkan alasan partai koalisi di TKN belum juga membubarkan diri.
Apalagi, KPK saat ini masih menunggu taksiran kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) secara paralel.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Terpilih, Joko Widodo - Ma'ruf Amin segera menyusun anggota kabinet periode 2019-2024, setelah bertemu dengan tim hukum, TKN, dan pimpinan Partai Politik (Parpol).
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Arsul Sani menyebutkan bahwa TKN dan Tim Kampanye Daerah (TKD) tidak dibubarkan pascapenetapan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, bahkan akan terus berlanjut hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Peneliti PolGov Research Centre Universitas Gadjah Mada (UGM) Ignasius Jaques Juru berpendapat peran oposisi sebagai alat kontrol pemerintah akan tetap efektif meskipun hanya dua partai, yakni Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
