Perkara-perkara sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 baik untuk pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota telah resmi diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
KPU DIY belum bisa menetapkan calon anggota legislatif terpilih hasil Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan masih ada gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.
Sekretaris Utama Lemhanas Komjen M.Iriawan mengungkapkan Lemhanas akan menggodok usulan dan wacana Pilpres mendatang harus diikuti lebih dari dua pasangan calon.
Wacana kemungkinan bergabungnya partai oposisi dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ditanggapi oleh Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi.
Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengungkap sudah membahas terkait rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi - Maruf Amin.
Wacana koalisi dengan pemerintahan Presiden Terpilih dan Wapres Terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin selama periode 2019-2024 masih dipertimbangkan oleh Partai Demokrat. Partai ini menampung aspirasi para kader di daerah.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto, namun tidak akan mengubah posisi PKS sebagai partai oposisi.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa pemisahan pemilu antara nasional dan lokal menjadi bahan perbaikan. Hal itu disimpulkan dari penyelenggaraan Pemilu 2019.
Calon presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo meminta masyarakat kembali fokus dalam pekerjaan mereka setelah rangkaian proses Pemilu 2019 rampung.
Seusai putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dipastikan tidak akan membawa masalah sengketa kecurangan pilpres ke Mahkamah Internasional.
