Para tenaga pendidik di lingkungan pendidikan tinggi terutama aparatur sipil negara (ASN) diharapkan tetap menjaga netralitas di tahun politik ini. Hal ini penting untuk menghindari gesekan.
Sebanyak 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di enam kecamatan di Kulonprogo dinilai rawan berdasarkan tiga indikator kerawanan yang telah ditetapkan Polres Kulonprogo.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulonprogo mulai merakit kotak suara di gudang Kantor KPU Kulonprogo, Senin (11/2/2019). Perakitan ribuan kotak suara itu akan dilakukan selama enam hari ke depan.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan mengaku masih memproses laporan yang melibatkan Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara. Laporan itu terkait soal dugaan kampanye karena pernyataan 'Yang Gaji Kamu Siapa?' dalam sebuah acara.
Ratusan Masyarakat dan Keluarga besar Santri Pondok Pesantran (Ponpes) Fadlu Robbi Karakan 04, Sidomoyo, Godean, menggelar doa bersama dan deklarasi pemilu damai. Langkah tersebut dilakukan karena Jogja menjadi salah satu daerah yang dinilai rawan potensi konflik pemilu.
Kota Jogja tercatat sebagai wilayah dengan jumlah tertinggi pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) se-DIY. Terhitung sejak September 2018 hingga 29 Januari 2019, ada sebanyak 2.811 buah APK ditertibkan.
Calon pemimpin di Indonesia yang terpilih dalam Pemilu 2019 nanti seharusnya dapat total memberikan yang terbaik untuk bangsa ini, tidak terikat kepentingan-kepentingan partai.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jogja merekrut ribuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Kerawanan pelanggaran di TPS di Kota Jogja salah satunya adalah kehadiran pemilih yang menggunakan KTP el (Daftar Pemilih Khusus).
Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X mengingatkan kembali agar para ASN di wilayah DIY untuk bersikap netral dalam proses Pemilu 2019. Jika ada yang ketahuan melanggar, siap-siap untuk mendapatkan sanksi.
Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pembangunan infrastruktur yang terus digenjot sejak 2014 bukan untuk kepentingan mendulang suara dalam pemilihan umum (pemilu). Namun murni untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
