Badan Pengawas Pemiliham Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) sebanyak 622 buah pada Rabu (30/1/2019). Dari hasil penertiban tersebut APK Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang paling banyak melanggar peraturan.
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul memperbolehkan para simpatisan partai politik (Parpol) menerima uang transportasi dari partai politik. Dengan catatan nominal yang diberikan tidak boleh melebihi Standart Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Bantul.
Komisi Pemilihan Umum memperbarui data calon anggota legislatif mantan narapidana korupsi. Jika sebelumnya ada 38, kini ada 49 orang.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Aria Bima menilai partainya diuntungkan bila nama-nama Calon Legislatif (Caleg) eks narapidana kasus korupsi diumumkan ke publik. Tetapi dirinya "kurang sreg" apabila KPU yang mengumumkan hal tersebut.
Sebanyak empat wilayah di Indonesia akan menjadi prioritas pengamanan Polri saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satunya karena termasuk rawan. Hal itu disampaikan Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo usai Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2019.
Dukungan kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak terlalu mendongkrak suara membuat Partai Keadilan Sejahtera memutar otak. Janji politik untuk rakyat kecil didengungkan.
Pada tahun politik ini, alat peraga kampanye (APK) bersalin fungsi menjadi teroris visual yang rajin menyebar sampah visual iklan politik di ruang publik. Fenomena menjamurnya sampah visual iklan politik di ajang kampanye capres dan caleg membuat keberadaan DIY menjadi tercoreng.
Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian sudah memetakan sejumlah daerah yang berpotensi rawan konflik horizontal selama proses Pemilu 2019.
Bantuan dana dari Front Pembela Islam (FPI) untuk pileg maupun pilpres 2019 dirasa sangat menguntungkan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul berseberangan terkait dengan pemberian uang transportasi untuk simpatisan partai politik (Parpol). Namun kedua belah pihak sepakat dengan adanya kekhawatiran terkait dengan penyalahgunaan uang transportasi dan uang makan menjadi politik uang.
