Dua partai baru, yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berpeluang lolos ke Senayan bila mencapai ambang batas parlemen 4%. Hal itu berdasarkan Hasil survei Y-Publica.
Sebagai salah satu upaya menghadapi Pemilu 2019, manuver Amien Rais perlu dibatasi demi kebaikan PAN sendiri. Hal itu diungkapkan Pengamat politik Karyono Wibowo terkait persiapan partai politik menghadapi tahun politik 2019.
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA melakukan survei tentang elektabilitas partai politik di Indonesia. Haslnya, menunjukkan PDI Perjuangan menguasai suara di lima provinsi terbesar di Indonesia yaitu Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Lampung, dan Sumatera Selatan.
Tim kampanye maupun peserta dalam Pemilu 2019 maupun pilpres di Kulonprogo belum seluruhnya memahami regulasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang benar. Walhasil banyak ditemukan APK yang terpasang tak sesuai aturan.
Dua menteri kabinet Jokowi dipanggil Bawaslu terkait dugaan kampanye terselubung.
Memasuki tahun politik yang semakin memanas Pemkab Gunungkidul mengklaim terus berupaya menjaga kekondusifan masyarakatnya agar tidak terjadi gesekan.
Kabar bohong atau hoaks yang akhir-akhir ini sangat massif semakin meresahkan dan dinilai bisa menimbulkan kekerasan di masyarakat. Berdasar data Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), masalah politik menjadi paling banyak menyumbang konten hoaks.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menemukan banyak pelanggaran dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dipasang peserta Pemilu 2019. Namun pelanggaran tersebut hanya diselesaikan melalui imbauan.
Anggota penyandang disabilitas diminta untuk tetap menggunakan hak suaranya di Pemilu 2019. Hal ini disampaikan oleh Faried B Siswantoro, narasumber lokakarya tematik Partisipasi Politik Difabel Dalam Pemilu 2019 yang merupakan kegiatan Temu Inklusi 2018 di Desa Plembutan, Playen.
Satu bulan sejak dimulainya masa kampanye bagi peserta pemilihan umum serentak 2019, Badan Pengawas Pemilu menerima ratusan laporan dugaan politik uang dan netralitas aparatur sipil negara.
