Ketua tim hukum sengketa pilpres KPU RI Ali Nurdin belum memastikan akan menghadirkan saksi atau tidak dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) karena menilai saksi pemohon gagal membuktikan dalil permohonan.
Kesaksian salah satu saksi kubu capres Prabowo Subianto soal jutaan pemilih siluman mengejutkan publik.
Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menganggap ada saksi dari tim kuasa hukum calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tidak mengerti aturan soal pemilu 2019.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden (PHPU) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli KPU, Kamis (20/6/2019).
Komisioner KPU RI Hasyim Asy'ari menganggap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tim Hukum Prabowo - Sandiaga tidak ada yang memperkuat adanya kecurangan yang sebelumnya disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif di Pilpres 2019. Pada sidang Rabu (19/6/2019) kemarin, Tim Hukum BPN menghadirkan 15 saksi fakta dan dua saksi ahli.
Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menilai, pemalsuan e-KTP sangat mustahil terjadi. Pasalnya, dia mengklaim Kemendagri terus berkoordinasi dengan KPU terkait data kependudukan.
Salah satu saksi dari Tim Kuasa Hukum pasnagan capres cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengungkap pernah diancam, saat bersaksi di persidangan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/6/2019).
Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto memberikan apresiasi dan rasa kagum kepada para saksinya yang berani mengungkapkan fakta dan data. Ketua Umum Partai Gerindra itu turut memantau jalannya sidang lanjutan sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (19/6/2019).
Dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (20/6/2019) dini hari, ahli pengembangan perangkat lunak biometrik, Jaswar Koto, yang dihadirkan kubu Prabowo-Sandi menyebutkan telah terjadi kesalahan pemasukan data dalam sistem penghitungan (Situng) KPU.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Said Didu turut dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/6/2019). Said bicara soal status calon wakil presiden nomor 02 Ma'ruf Amin yang menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dan PT Bank BNI Syariah ketika mengikuti Pilpres 2019.
