Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan penghitungan suara Pemilu 2019. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Prabowo hampir dipastikan lolos menjadi anggota parlemen periode 2019-2024.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman masih melakukan rapat pleno terbuka lanjutan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten, Selasa (7/5/2019) siang.
Rekapitulasi suara DPR dan DPD di KPU DIY untuk wilayah Kota Jogja, ditunda, Selasa (7/5/2019). Penundaan terjadi lantaran terdapat selisih empat suara antara suara DPR RI dan DPD RI, padahal seharusnya sama.
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengirim surat kepada Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, Ahmad Mujahidin, untuk menegur pengkhotbah beken Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad alias UAS tercatat sebagai pegawa negeri sipil yang difungsikan sebagai dosen di UIN Suska Riau.
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, pemerintah membutuhkan Tim Hukum Nasional untuk melakukan pengkajian ujaran-ujaran kebencian, dan tindakan melanggar hukum yang marak beredar pada masa kampanye dan seusai Pemilu 2019.
Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno mengungkapkan alasan konferensi pers untuk media asing yang diadakan oleh Prabowo Subianto, Senin (6/5/2019).
Proses Pemilu 2019 telah memasuki tahap penghitungan suara di tingkat provinsi. Sejumlah lembaga memberi catatan pada pelaksanaan pemilu kali ini, salah satunya Jaringan Demokrasi Indonesia (Jadi), yang menilai KPU memiliki banyak PR untuk pelaksanaan pemilu berikutnya.
Perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin di DIY sangat dominan berdasarkan rekapitulasi KPU di tingkat provinsi, Selasa (7/5/2019).
Bupati Bantul Suharsono tidak ingin mengintervensi penurunan spanduk klaim kemenangan Prabowo Sunianto-Sandiaga Salahuddin Uno di beberapa titik. Menurut dia, pencopotan spanduk sudah sesuai aturan.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan apabila ada pengerahan kekuatan massa atau people power yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat sedianya harus melewati mekanisme yang sudah ditentukan. Tetapi apabila people power tersebut dikerahkan dengan kepentingan untuk menjatuhkan pemerintah maka penggeraknya bisa dijerat hukuman pidana.
