Harianjogja.com, JOGJA—Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Rijadh Djatu Winardi mendukung keputusan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang
Penerimaan pajak digital Januari–Agustus 2025 mencapai Rp8,77 triliun. Kontribusi terbesar datang dari PPN PMSE, diikuti fintech, kripto, dan SIPP.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja Mencatat Capaian Pajak Daerah Telah Mencapai 77%, Pemkot Jogja Optimis Target Pajak Daerah Tahun Ini Akan Tercapai
BKAD Gunungkidul menargetkan PAD dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp10 miliar di 2025, tapi realisisasinya belum optimal.
Hingga September 2025, realisasi pendapatan pajak daerah telah mencapai Rp507.777.791.718 atau sekitar 77,29 persen.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memberikan penghargaan kepada 50 Wajib Pajak yang dinilai patuh dan konsisten menunaikan kewajibannya dalam mendukung pembangunan
Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi 200 penggelap pajak besar yang memiliki kewajiban menyetor ke pemerintah hingga Rp60 triliun.
KPP Pratama Yogyakarta adakan Forum Konsultasi Publik 2025 untuk tingkatkan layanan pajak, edukasi Coretax, dan dorong kesadaran wajib pajak.
wacana pajak kekayaan itu akan merusak fondasi ekonomi Prancis. Dia menyerang langsung ekonom Gabriel Zucman, pengusul kebijakan tersebut.
Kementerian Keuangan berencana mengintegrasikan data pajak penghasilan badan dan orang pribadi ke sistem Coretax mulai 2026
