Stimulus atau keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara bertahap akan dihapus mulai 2019 mendatang. Untuk itu Pemkot Jogja menyerahkan draf revisi peraturan daerah terkait PBB perkotaan dan pedesaan ke Dewan, Senin (6/8/2018).
nTarget Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sleman mengalami perubahan di semester kedua 2018. Target PAD Sleman dari pajak reklame diturunkan karena penertiban dan aturan mengenai reklame.
Sebanyak 161 wajib pajak (WP) menerima penghargaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dari Pemkab Sleman. Tahun ini jumlah WP yang mendapat penghargaan meningkat, dari 96 WP pada 2017 menjadi 161 WP di 2018.
Dalam rangka memperingati Hari Pajak Nasional yang jatuh pada 14 Juli, KPP Pratama Jogja menggelar serangkaian kegiatan untuk menyosialisasikan pajak. Yakni jalan sehat, bakti sosial, pentas seni, dan sarapan bareng bersama masyarakat pada Jumat (13/7).
Promotor musik asal Jogja, Anas Syahrul Alimi, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa membuat kebijakan yang berimbas pada penurunan pajak tontonan di daerah.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkontribusi besar dalam penerimaan pajak khususnya di DIY. Pasalnya pada 2017 lalu, total penerimaan pajak dari UMKM mencapai Rp11 miliar lebih.
Pemilik kendaraan bermotor yang telat membayar pajak karena masa libur Lebaran 2018 akan mendapat toleransi oleh Unit Layanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) atau Samsat Sragen.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Yogyakarta mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) melalui penandatanganan piagam pencanangan dan deklarasi yang disaksikan oleh para wajib pajak (WP), Selasa (15/5/2018). Hal itu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Mempermudah masyarakat dan pemerintah kabupaten dalam memastikan status wajib pajak yang akan melakukan perizinan, Kanwil DJP DIY dan Pemkab Sleman meluncurkan aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di Grha Sarina Vidi, Senin (14/5/2018).
Usulan pemutihan bertujuan untuk mengurangi tunggakan PBB yang saat ini berjumlah sekitar Rp50 miliar.
