Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Kulonprogo meminta para Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) harus memahami modul akuntansi yang disiapkan Pemkab.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Perindustrian, Bantul kembali mengusulkan penutupan sejumlah koperasi ke Kementerian Koperasi karena dinyatakan tidak sehat. Sehingga total yang diusulkan untuk ditutup tahun ini mencapai 113 koperasi dari total 433 koperasi.
<p>Perkembangan koperasi syariah di Jogja dinilai lebih baik dibandingkan koperasi konvensional. Namun hingga kini pengembangan koperasi syariah masih mempunyai beberapa kendala, salah satunya minimnya dewan pengawas syariah.</p>
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, meminta koperasi mulai bergerak di sektor riil, bukan hanya pada sektor jasa.
Nantinya para difabel yang butuh modal pengembangan usaha bisa mengajukan ke koperasi yang digagas PPDI DIY itu.
Koperasi menjadi soko guru ekonomi di Indonesia.
Tahun ini, Dinas Perindustrian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi Bantul akan mengusulkan ke Kementerian Koperasi untuk menonaktifkan 60 koperasi. Alasannya ke-60 koperasi tersebut sudah tidak memenuhi syarat sebagai koperasi.
Meski jumlahnya lebih banyak, koperasi sektor riil dianggap kalah saing dengan koperasi simpan pinjam (KSP). Padahal koperasi sektor riil dianggap lebih mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya karena terlibat langsung dalam pemenuhan kebutuhan mereka.
Jaringan yang bisa dimaksimalkan yakni jaringan antarkoperasi
Untuk yang 25 koperasi, pembubaran tinggal menunggu keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
