Keberadaan kendaraan listrik terus didorong oleh pemerintah Indonesia. Terutama dalam melakukan pengurangan emisi karbon, mengurangi polusi, hingga kebisingan l
Pertemuan virtual Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dengan American Chambers of Commerce in Indonesia (AmCham).
Permasalahan transisi energi menjadi salah satu topik utama dalam Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Pemerintah sendiri sangat serius untuk mewujudkan komitmen Net Zero Emission (NZE) pada 2060, di antaranya melalui kerja sama bilateral mempercepat transisi energi dengan berupaya lebih kuat lagi dalam mitigasi dan pengurangan emisi.
Temuan terbaru dari mahasiswa ITS yang bisa memurnikan biogas dengan menjaga kelembaban dan menyimpan data yang disimpan di database.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, energi baru terbarukan harus mampu menggantikan energi karbon yang memiliki emisi tinggi seperti bahan bakar fosil.
PT Pertamina (Persero) mengajak generasi muda untuk berkolaborasi dalam menyukseskan transisi energi di Indonesia, ditunjang dengan adanya kepercayaan dunia pada Indonesia sebagai Presidensi G20 pada 2022.
Presidensi Government Group 20 (G20) Indonesia 2022 memprioritaskan transisi energi berkelanjutan sebagai salah satu isu utama yang harus ditindaklanjuti secara global dan kolektif. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) negara angota G20, Pertamina mendukung penuh upaya tersebut. Wujudnya, fokus menjalankan inisiatif strategis demi meningkatkan ketersediaan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Produksi Hutan Energi untuk kayu Lamtoro adalah 21m2/Ha/tahun atau 27,3 ton/Ha/ tahun, sehingga diperlukan lahan efektif sebesar 6.150 Ha. Adapun energi yang bisa diproduksi dari 1 hektar lahan penanaman Lamtoro adalah 262,5 GJ/tahun, dengan karakteristik energi hasil uji coba yang baik,
Para ahli geologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) mendorong pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan energi hijau di Indonesia. Salah satu strateginya dengan cara mengekang konsumsi energi fosil dan mengurangi drastis pemakaian batubara.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyebut pengembangan teknologi hijau atau ramah lingkungan di dalam negeri masih terkendala banyak hal.
