Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menyebut pemerintah tidak berhak mencegah dan menangkal (cekal) warga negara Indonesia yang akan kembali ke Tanah Air, termasuk Rizieq Shihab.
Pemerintah menantang Rizieq Shihab menunjukkan bukti pencekalan imam besar FPI sehingga tidak bisa pulang ke Tanah Air.
Menkopolhukam Mahfud Md dinilai FPI tidak tahu persoalan soal pencekalan Rizieq Shihab.
Polisi telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk dua perkara yang menjerat pendiri Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya.
Front Pembela Islam (FPI) tidak akan meminta bantuan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mencabut pencekalan Rizieq Shihab oleh pemerintah Indonesia.
Imam besar FPI Rizieq Shihab mengaku dicekal pemerintah Arab Saudi atas rekomendasi pemerintah Indonesia, agar tak pulang ke Tanah Air.
Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyebutkan pendiri FPI Habib Rizieq Shihab dicekal oleh pemerintah Indonesia sejak 2018 dan tidak diizinkan untuk pulang ke Tanah Air sampai saat ini.
Petinggi Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengaku dicekal, namun Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia menyebut pihaknya belum pernah menerima surat penangkalan dari intitusi penegak hukum kepada Rizieq, untuk kembali ke Indonesia yang selama ini berada di Arab Saudi.
Pemerintah menanggapi ihwal kabar pencekalan Rizieq Shihab oleh pemerintah Arab Saudi.
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab mengaku dicekal sehingga dia tak bisa pulang ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengaku belum mengetahui soal surat pencekalan yang ditunjukkan oleh Rizieq Shihab.
