Presiden Joko Widodo mengajari warga untuk berhitung rencana penggunaan dana bantuan sosial. Presiden mengingatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) untuk belajar menyusun perencanaan keuangan sebelum mengambil dan menggunakan uang bansos.
Program keluarga harapan (PKH) diusulkan untuk dievaluasi. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar dievaluasi terutama terkait syarat calon penerimanya.
Setelah 22 keluarga di Banguntapan mengundurkan diri, kini empat keluarga di Kecamatan Bambanglipuro melakukan hal yang sama dengan alasan yang sama, yakni merasa sudah mampu mandiri.
Tahun ini program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Pamsimas) diperuntukkan bagi lima desa di Kulonprogo. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo berharap warga bisa menjaga dan mengelola Pamsimas dengan baik untuk kelangsungan sumber air.
Indosat Ooredoo menyalurkan bantuan corporate social responsibility (CSR) kepada Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. Bantuan senilai Rp150 juta untuk pengadaan komputer itu untuk mendukung program pengembangan pendidikan dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang dijalankan oleh Universitas Ahmad Dahlan (UAD).
Dinas Sosial (Dinsos) Gunungkidul memastikan tidak ada perubahan terkait dengan penyaluran program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2019. Hal itu terlihat dari jumlah penerima bantuan hingga nominal uang yang diberikan setiap bulannya sama dengan pemberian 2018.
Pemerintah akan menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan skema baru berdasarkan jumlah komponen di tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data KPM pun diperbaharui tiap tahapan penyaluran. Pada tahap pertama tahun ini pemerintah akan salurkan PKH pada 32.893 KPM.
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Gunungkidul pada 2019 akan menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ke 10 Kecamatan. Sepuluh kecamatan tersebut antara lain Kecamatan Girisubo, Kecamatan Karangmojo, Paliyan, Patuk, Ponjong, Rongkop, Saptosari, Semanu, Tanjungsari dan Tepus.
Sebanyak 874 orang mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan program keluarga harapan (PKH). Penyebabnya, tingkat perekonomian mereka perlahan mengalami peningkatan dan merasa jika bantuan tersebut lebih dibutuhkan keluarga lain. Ratusan penerima bantuan yang mengundurkan diri nantinya akan digantikan pada data keluarga miskin lainnya.
Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah DIY dan Jawa Tengah (Jateng) diklaim paling baik. Selain sudah diterapkan di seluruh kabupaten di kedua provinsi itu, jaringan akses internet di dua wilayah tersebut minim kendala.
