Beragam bantuan sosial dari pemerintah mulai disalurkan kepada masyarakat selama PPKM. Namun tak jarang penyaluran bansos terpaksa ditunda bahkan dibubarkan karena kerumunan warga.
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta (KARYO) melakukan berbagai macam upaya guna mengantisipasi serta mencegah penularan virus corona (Covid-19) yang telah menjadi bencana level dunia sejak awal bulan Maret tahun lalu.
Pelajar di kabupaten Kulonprogo menjadi salah satu unsur yang diprioritaskan untuk menerima bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai. Penyaluran BLT dilaksanakan dalam empat tahapan. Sasarannya, adalah pelajar dari SD sampai dengan SMA.
Menteri Sosial Tri Rismaharini kaget saat mendengar pengakuan sejumlah warga penerima bantuan sosial (bansos). Ia menemukan sejumlah fakta pelanggaran di lapangan.
Sebanyak 7.699 warga di Kota Magelang menerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang bernilai masing-masing Rp600.000. Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut, Rabu (28/7/2021).
Sejumlah bantuan sosial dari pemerintah kepada warga terdampak terus disalurkan di pekan terakhir Juli. Setelah Bantuan Sosial Tunai (BST) pekan lalu mulai dibagikan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pun mulai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pekan ini.
Untuk meringankan beban masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, Jasa Raharja bersama Polri menyalurkan bantuan sembako kepada warga sekitar TPST Piyungan, Bantul.
Sejumlah warga di Kalurahan Kedungsari, Kapanewon Pengasih, Kulonprogo, yang terdampak pandemi Covid-19 mendapatkan bantuan paket sembako dari Polri pada Selasa (27/7/2021). Diharapkan, bantuan berupa paket sembako untuk meringankan beban warga di masa pandemi Covid-19, khususnya saat diberlakukannya PPKM level empat.
Berbagai bantuan sosial terus digelontorkan pemerintah pusat maupun daerah selama PPKM. Di lingkup pemerintahan paling dasar, Kalurahan turut memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak melalui anggaran dana desa.
Sebanyak 3 juta UMKM di Indonesia direncanakan bakal mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro atau BPUM 2021 senilai Rp 1,2 juta.
