Mensos Tak Izinkan Pendamping Bawa Atribut PKH Terkait Pilkada
Mensos Tak Izinkan Pendamping Bawa Atribut PKH Terkait Pilkada
Mensos Tak Izinkan Pendamping Bawa Atribut PKH Terkait Pilkada
Anggota Badan Anggaran DPRD Kulonprogo, Istana, meminta Pemkab memperbaiki basis data terpadu (BDT) warga miskin di Bumi Menoreh menyusul kian banyaknya masyarakat penerima bantuan pada masa pandemi Covid-19.
Masa tanggap darurat Covid-19 di DIY diperpanjang hingga 31 Juli 2020. Kebijakan pemerintah DIY ini membutuhkan disiplin masyarakat agar langkah pencegahan dan penanganan penyakit menular baru bisa optimal.
PT Jasa Raharja Cabang DIY memberikan santunan meninggal dunia sebesar Rp50 juta kepada Murjinah istri dari almarhum Moh. Bashori, 74, pesepeda yang mengalami kecelakaan di Jalan Majapahit, Banguntapan, Bantul, Kamis, (25/6/2020).
Polres Bantul masih menunggu laporan dugaan penggelapan dana bantuan sosial (bansos) di Srandakan dan Jetis.
ata Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam pendistribusian bantuan sosial oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY memiliki masalah validitas. Merespon hal ini, Pemda DIY minta Kementerian Sosial memverifikasi kembali DTKS.
Pimpinan DPRD Sleman meminta agar data ganda penerima bantuan sosial (Bansos) terdampak Covid-19 dicoret dari daftar penerima. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi masalah Bansos yang tidak sesuai kriteria.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul ikut mengawasi proses penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Coronavirus Disease atau Covid-19 yang bersumber dari APBN, APDB provinsi maupun APBD kabupaten.
Super Indo menyerahkan bantuan untuk penanganan Covid-19 berupa sembako dan alat pelindung diri (APD) kepada Pemda DIY, Sabtu (20/6/2020).
Sejumlah kepala dusun (dukuh) di Bantul resah karena penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak merata. Penyebabnya, mereka adalah orang pertama yang berhadapan dengan warga penerima bansos.