IBI DIY Gelar Musda ke IX, Angkat Isu Stunting Hingga Masalah Kesejahteraan Bidan
Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2024 yang digelar pada Sabtu (7/12/2024) menjadikan isu stunting, pening
Musyawarah Daerah (Musda) Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2024 yang digelar pada Sabtu (7/12/2024) menjadikan isu stunting, pening
BKKBN memandang strategis peran bidan dalam keberhasilan program KB. Sebagai apresiasi, setiap tahun BKKBN memberikan penghargaan kepada praktik mandiri bidan.
Untuk meningkatkan capaian pelayanan KB sekaligus dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia (IBI), BKKBN melaksanakan kegiatan pekan pelayanan KB serentak.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY menggelar pelatihan pelayanan kontrasepsi
Ikatan Bidan Indonesia (IBI) DIY mencatat sebanyak 40.000 wanita di DIY hamil selama 2021. Bidan memiliki peran penting.
Badan PBB yang mengurusi masalah kesehatan reproduksi United Nation Population Fund (UNFPA) dan Globar Affair Canada menyasar DIY sebagai salah satu daerag yang perlu peningkatan kualitas tenaga kebidanan. Program ini digelar melalui kolaborasi dengan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta melalui pembentukan center of excellence (COE) untuk meningkatkan kualitas tenaga kebidanan.
Seorang bidan di Sampang, Madura diduga melakukan pembiaran terhadap seorang ibu yang melahirkan di depan rumahnya.Ikatan Bidan Indonesia (IBI) langsung mencabut izin praktik bidan berinisial SF di kecamatan Ketapang itu.
Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastutie mengakui persebaran bidan di DIY tidak merata. Kebanyakan bidan lebih suka bekerja di Kota Jogja, Sleman dan Bantul. Sebagai solusi, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan memanfaatkan bidan berstatus pegawai tidak tetap (PTT). Upaya pemerataan dengan memanfaatkan PTT dilakukan karena bidan berstatus PNS memiliki otonomi sendiri, sehingga penempatannya tidak bisa diintervensi.
Distribusi bidan di DIY dinilai tidak merata. Hal itulah yang lantas menjadi persoalan jika RUU Kebidanan nantinya disahkan.
Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendorong rancangan undang-undang (RUU) Kebidanan segera disahkan. Tanpa ada dasar hukum, peningkatan kualitas, pendayagunaan dan perlindungan bidan akan sulit diwujudkan.