20 Tahun Reformasi, Ini Kata Sultan
Perubahan, kata HB X, ada yang positif dan negatif. Tapi, ia berharap perubahan akibat reformasi, yang menandai jatuhnya rezim Orde Baru, bisa memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia.
Perubahan, kata HB X, ada yang positif dan negatif. Tapi, ia berharap perubahan akibat reformasi, yang menandai jatuhnya rezim Orde Baru, bisa memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia.
Untuk mengola sampah di TPST Piyungan jadi sumber energi diakuinya memerlukan investasi besar. Karena itu skema yang mungkin dilakukan adalah KPBU.
Reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY dinilai sebagai salah satu yang terbaik seantero negeri. Saking bagusnya, keberhasilan reformasi birokrasi di DIY akan diadopsi jadi kebijakan nasional.
Pemda DIY akan membangun coworking space yang berisi berbagai fasilitas. Apa saja?
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY tahun ini akan mengembangkan coworking space untuk memfasilitasi pengembangan industri kreatif digital. Coworking space ini dibiayai sepenuhnya oleh Pemda DIY, oleh karena itu masyarakat tak akan dipungut biaya sama sekali.
Salah satu cara mengentaskan kemiskinan di DIY, sambungnya, adalah dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Program pengentasan kemiskinan tidak boleh lagi memakai kata kemiskinan, sebab hanya akan menumbuhsuburkan mental kemiskinan.
Salah satu catatan kritis penyelenggaraan keistimewan selama tahap satu tahun 2018, kata Tavip ada di bidang kebudayaan. Menurutnya, usulan anggaran perubahan untuk program pengelolaan dan pengembangan Taman Budaya Sleman perlu kajian lebih lanjut.
Acara Bersih Desa Tri Dusun Karangtengah I, II dan III, Gunungkidul kembali digelar pada 2 April 2018. Untuk tahun ini ada beberapa inovasi, salah satunya para peserta wajib mengenakan pakaian adat Jawa.
Jabatan Kepala DPUP-ESDM DIY sudah lowong sejak pertengahan tahun lalu. Agus mengatakan, untuk mengisi posisi itu sebenarnya tidak terlalu susah. Hanya saja, para birokrat karir di dinas itu banyak yang sudah melebihi batas umur.
Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto mengaku kecewa dengan langkah Kemendagri yang belum memperbolehkan pemerintah desa bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) danais.