Pemerintah China memberikan pernyataan bahwa siap untuk serius menindaklanjuti laporan mengenai pelarungan jenazah tiga anak buah kapal Indonesia dan dugaan eksploitasi terhadap ABK lainnya yang bekerja pada kapal pencari ikan berbendera China.
Belakangan ini, kabar mengenai eksploitasi manusia atau perbudakan terhadap 14 Anak Buah Kapal (ABK) Long Xing 629 menjadi perbincangan banyak orang. Terungkap para ABK itu juga mendapatkan diskriminasi soal makanan di atas kapal.
Jenazah anak buah kapal (ABK) WNI yang bekerja di kapal ikan China, Long Xing 629, diantarkan kepada keluarganya pada Minggu (10/5/2020).
Sebanyak 14 anak buah kapal (ABK) WNI yang bekerja di kapal Long Xing 629 berbendera China mengaku menerima perlakuan tidak manusiawi saat bekerja.
Balai Pelayanan Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) DIY kembali menerima 80 orang pekerja migran Indonesia (PMI), Jumat (9/5/2020) malam.
Publik dihebohkan dengan beredarnya video pembuangan mayat anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) di sebuah kapal penangkap ikan milik perusahaan China.
Margono-Surya & Partners menyebut ABK asal Indonesia yang bekerja di Kapal Longxing 629 bendera Tiongkok hanya menerima bayaran sekitar US$300 atau sekitar Rp4,4 juta. Nilai pendapatan itu belum termasuk potongan yang dikenakan atasnya.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul belum berhasil mendeteksi keberadaan tiga warga Bantul yang bekerja di sebuah kapal pesiar dari Miami dan Spanyol. Ketiganya diduga sudah pulang ke Bantul pada awal April ini.
Sebanyak sembilan pekerja migran asal Bantul kembali dari Malaysia sejak 13 Maret lalu. Sayangnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) baru saja mendapatkan data kesembilan TKI itu, sehingga laporan ke Dinkes Bantul pun baru bisa dilakukan Jumat (3/4/2020).
Menteri Dalam NegeriTito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Bagi Tenaga Kerja Indonesia. Surat bernomor 440/2688/SJ itu ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati dan wali kota di Seluruh Indonesia.
