Menurut Sri Mulyani rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan dengan cermat dan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Kenaikan iuran BPJS demi keberlangsungan JKN itu akan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah.
BPJS Kesehatan masih menjadi solusi bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas Kesehatan dengan cara yang lebih ringan.
"Tahun 2026 alokasi untuk Jamkesda itu hampir Rp60 miliar. Anggaran itu untuk mencukupi jaminan kesehatan semua warga kurang mampu,
Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp69 triliun untuk program BPJS Kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Pemerintah membekukan lebih dari 24.000 peserta BPJS kesehatan di Gunungkidul. Kebijakan pembekuan ada di tangan Pemerintah Pusat.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di BPJS Kesehatan terus bertransformasi untuk meningkatkan kenyamanan peserta.
Sebanyak 144 penyakit ditanggung BPJS Kesehatan per bulan Agustus 2025. Selain penyakit dalam daftar ini tidak ditanggung BPJS.
Akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan ramah merupakan kebutuhan penting bagi warga lansia. Hal ini dirasakan betul oleh Sutimah
Pemkab Bantul menyisikan sebagian anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menutup kekurangan biaya BPJS Kesehatan.
