BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta mengembangkan inovasi-inovasi guna meningkatkan cakupan kepesertaan dan kolektabilitas iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Salah satunya melalui program Mobile Customer Service (MCS).
Kader Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (Kader JKN-KIS) diimbau untuk mengoptimalkan kunjungan ke Peserta JKN-KIS khususnya bagi peserta yang menunggak. Hal tersebut dilakukan agar Peserta JKN-KIS semakin teredukasi tentang program JKN-KIS terutama mengenai hak dan kewajiban serta alur pelayanan kesehatan.
Sebagian obat kanker payudara trastuzumab tidak lagi dijamin dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan karena melihat dari efektivitas manfaat dan efektivitas biaya.
Pemerintah mengungkap dana bagi hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) minimal 50% untuk menunjang kinerja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2018. Mekanismenya tetap sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan sudah berjalan lebih dari empat tahun. Untuk memastikan peserta JKN-KIS mendapat pelayanan terbaik, para direksi BPJS Kesehatan terjun langsung meninjau pelayanan di sejumlah Kantor Cabang BPJS Kesehatan, Jumat (6/7/2018).
Dalam waktu empat tahun, program JKN-KIS telah menjangkau hampir 80% dari total penduduk Indonesia.
Seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS) tetap mendapat pelayanan memadai selama libur Lebaran. Layanan tetap diberikan sesuai aturan selama peserta menjalani mudik.
Sebanyak 1.000 pelaku usaha di Pasar Beringharjo mendapatkan jaminan kesehatan secara gratis melalui program donasi Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), Jumat (18/5/2018).
Agar data PBI tak salah sasaran, Pemkot Jogja melakukan verifikasi ulang data Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pemkot Jogja melakukan verifikasi ulang data Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan tersebut diambil agar data PBI tak salah sasaran.
