Positif Covid-19 Melonjak, Kemenag Rilis Aturan Kegiatan Ibadah Terbaru
Kemenag rilis ketentuan dalam tempat ibadah, pengurus dan pengelola tempat ibadah, Jemaah, serta skema sosialisasi dan monitoring menyusul melonjaknya kasus covid.
Kemenag rilis ketentuan dalam tempat ibadah, pengurus dan pengelola tempat ibadah, Jemaah, serta skema sosialisasi dan monitoring menyusul melonjaknya kasus covid.
Melalui acara Strategi Pembinaan Korban Paham Aliran Keagamaan Prespektif Moderasi Beragama ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide dan gagasan strategis serta komprehensif terkait konsepsi, implementasi, dan sosialisasi penanganan paham keagamaan, baik di daerah yang penduduknya mayoritas beragama Islam maupun sebaliknya, demi terwujudnya pembangunan keagamaan yang lebih adil, manusiawi, dan damai.
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan agar umat Islam jangan hanya belajar dari Uztad Google, atau dari Uztad Medsos. Menurutnya, ilmu agama itu harus berasal dari yang sudah teruji,
Ulama Nahdlatul Ulama (NU) KH Ahmad Muwafiq atau akrab disapa Gus Muwafiq mengimbau para kiai dan ulama agar menggaungkan moderasi beragama untuk menciptakan perdamaian dan memperkuat persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ulama terkenal Tanah Air, ustaz Yusuf Mansur tengah menjadi sorotan. Ia tersandung kasus investasi hotel dan apartemen, dan terkini ada tuduhan bahwa Yusuf Mansur membawa uang sedekah Rp 60 juta.
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur (PWNU Jatim) berencana menjadwalkan pembahasan pengharaman uang kripto dalam Bahtsul Masail pada Muktamar Ke-34 NU yang berlangsung di Lampung, pada tanggal 23 sampai 25 Desember 2021.
Pemerintah menyampaikan pembukaan kegiatan keagamaan akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan beberapa syarat.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa'adi meminta polemik pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yangmenyebut Kementerian Agama merupakan hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU) segera dihentikan. Dia menyatakan Menag Yaqut sudah menyampaikan klarifikasi terkait pernyataannya tersebut.
Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan meskipun NU banyak bersentuhan dengan urusan Kemenag, tak berarti harus dikuasai oleh NU.
Setara Institute menilai tindakan penyegelan ulang tersebut secara serius memperburuk diskriminasi atas Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Depok.