News
Pemprov Sumut Perketat Pengamanan Lokasi Pengungsian Rohingya
Pengamanan dilakukan untuk menghindari adanya gesekan antara para pengungsi dan masyarakat lokal.
Tag: Rohingya
Daftar artikel
News
Kemenkumham: Negara Harus Menampung Sementara Pengungsi Rohingya atas Dasar Kemanusiaan
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) menyampaikan negara harus menampung sementara pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan dan prinsip non-refoulment.
News
Dunia Soroti Pengusiran Warga Rohingya oleh Mahasiswa Aceh
Media asing hingga organisasi internasional mengecam seruan deportasi terhadap kelompok etnis asal Myanmar itu.
News
Terkait Pengungsi Rohingya, Ini Sikap Kemenkumham
Terkait penanganan masalah pengungsi Rohingya, pemerintah mengutamakan aspek kemanusiaan yang bersifat universal, dengan tetap mempertimbangkan kepentingan masy
News
Ada Penolakan dari Warga Aceh, Komnas HAM Berikan Rekomendasi Ini
Adanya aksi penolakan masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah.
News
Kontras Serukan Sosialisasi untuk Redam Narasi Negatif Rohingya & Cegah Tindak Anarkis
Kontras Aceh menyatakan perlu adanya sosialisasi masif ke masyarakat untuk meredam eskalasi narasi negatif isu pengungsi Rohingya.
News
Amin Penyelundup Warga Rohingya ke Aceh Ditangkap Polisi
Muhammed Amin, ditangkap Polresta Banda Aceh dalam kasus dugaan tindak pidana penyelundupan manusia (people smuggling) ke Indonesia.
News
Kantor Imigrasi Palembang Mencegah Pengungsi Rohingya Masuk Sumatra Selatan
Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang bersama tim pengawasan orang asing (Timpora) di enam wilayah kerja di Sumatra Selatan.
News
Pengungsi Rohingya Ditolak di Penampungan Lhokseumawe
Puluhan pengungsi Rohingya, ditolak di penampungan di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Mereka sebelumnya didaratkan dan ditampung di Idi Sport Center (ISC).
News
Kemenkumham Fokus Mewaspadai Aktivitas Perdagangan Orang pada Pengungsi Rohingya
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mewaspadai adanya aktivitas perdagangan orang dan dugaan pelanggaran HAM.
