Kasus Covid-1 Rendah, Masyarakat Diminta Waspada Jelang Libur Nataru
Kewaspadaan harus terus dijaga mengingat gelombang I Covid-19 di Indonesia terjadi pasca libur Nataru.
Kewaspadaan harus terus dijaga mengingat gelombang I Covid-19 di Indonesia terjadi pasca libur Nataru.
Pemerintah akan menerapkan kebijakan PPKM Level 3 untuk seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
Jokowi meminta semua pihak waspada karena potensi berlanjutnya pandemi Covid-19 pada 2022.
Jogja Festivals Forum & Expo ingin menghasilkan sebuah kebijakan khusus yang bisa mendukung ekosistem penyelenggaraan festival di DIY secara keseluruhan.
Dalam rangka penguatan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui penajaman penyusunan Kajian Fiskal Regional yang diarahkan pada analisis untuk mengkaji keterkaitan antara peran fiskal dengan kondisi makro ekonomi untuk tujuan kesejahteraan masyarakat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY menggelar Diseminasi dan Expose Kajian Fiskal Regional Semester I Tahun 2021 dan Penguatan Analisis Tematik KFR Triwulan III 2021 pada peran Fiskal untuk Kesejahteraan Petani dan Nelayan dan Analisis Peluang Investasi Daerah di Kawasan Exit Tol Kabupaten Sleman yang dilaksanakan secara daring hari Jumat (12/11/2021).
Internet of Thing (IoT) berperan besar dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ini juga menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi digital.
Pemerintah menilai Indonesia punya peluang besar ekonomi digital yang didukung oleh sejumlah faktor.
Belajar pada pengalaman sebelumnya kenaikan kasus akibat periode Nataru tahun lalu menyebabkan tingkat keyakinan konsumen menurun dan pertumbuhan ekonomi triwulan I/2021 tertahan.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM level 4 menahan pertumbuhan ekonomi DIY pada triwulan III 2021. Ekonomi DIY pada triwulan III 2021 tumbuh 2,3% (yoy), melambat dibandingkan dengan triwulan II 2021 11,8% (yoy).
Sukuk Tabungan Seri ST008 adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah bagi investor individu yang berstatus Warga Negara Indonesia.