KPM Desak TPF Independen Usut Lima Dugaan Pelanggaran di Malioboro
KPM mendesak pembentukan TPF independen untuk mengusut lima indikasi pelanggaran dalam peristiwa aksi Malioboro pada 28 Oktober 2026.
KPM mendesak pembentukan TPF independen untuk mengusut lima indikasi pelanggaran dalam peristiwa aksi Malioboro pada 28 Oktober 2026.
QRIS telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem pembayaran sehari-hari. Perannya bahkan telah menggantikan sistem pembayaran tunai.
Kelurahan Gowongan mengedukasi orang tua tentang TBC pada anak sebagai upaya mencegah penularan dan mendukung pencegahan stunting.
Suara Ibu Indonesia Yogyakarta menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dalam aksi kreatif di Titik Nol Kilometer Jogja.
Sebanyak 609 usaha homestay dan vila tercatat di Jogja. DPRD mendorong regulasi untuk memberi kepastian hukum dan mengatur potensi pajaknya.
Pemkot Jogja menyiapkan bantuan biaya pengobatan bagi korban kericuhan Malioboro ber-KTP Jogja yang belum tercover pembiayaan kesehatan.
LBH Jogja mengungkap dugaan awal kericuhan Malioboro pada 28 Oktober 2026, termasuk serangan terhadap demonstran dan pengerahan polisi.
LBH Jogja mendata 48 orang terkait kericuhan di DPRD DIY. Sebanyak 14 orang pulang, delapan ditahan, dan 26 belum diketahui keberadaannya.
FCD mendesak polisi menarik pasukan, menghentikan kekerasan, dan membuka jalur evakuasi bagi massa aksi di sekitar Malioboro dan DPRD DIY.
DPRD Kota Jogja mendorong IKM beradaptasi saat daya beli melemah, sementara perbankan perlu berhati-hati menyalurkan kredit usaha.