Presiden Joko Widodo akan dilantik pada 20 Oktober 2019. Ia menyerahkan urusan pelantikan dirinya sebagai Presiden periode 2019-2024 kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Presiden Joko Widodo telah meminta para menteri untuk tidak mengambil langkah strategis yang memiliki dampak jangka panjang dalam 18 hari terakhir masa tugas Kabinet Kerja periode 2014-2019. Hal tersebut disampaikan olehSekretaris Kabinet Pramono Anung.
Pernyataan itu disampaikan oleh Jokowi dalam acara peringatan Hari Batik Nasional ke-10 di Puro Mangkunegaran, Kota Surakarta, Rabu, (2/10/2019). Kita juga harus berani memperkenalkan batik ke acara-acara internasional dan menjadikan batik sebagai duta budaya Indonesia pada masyarakat dunia, tuturnya.
Sekitar area seluas 26,5 hektar di Gunung Sumbing, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah telah terbakar.
Seperti diketahui, Darmin sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Darmin menempati posisi Menko PMK sementara karena Puan terpilih sebagai anggota DPR.
Presiden Joko Widodo berharap tidak ada pihak yang menggeser isu kerusuhan ini menjadi konflik etnis.
Berkaca dari adanya dokter yang tewas dalam kerusukan di Wamena, Papua, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak semua pihak untuk melindungi dokter dalam situasi serta kondisi apapun sehingga bisa menjalankan tugas kemanusiaannya dengan nyaman, aman dan selamat.
Isu mengenai kemungkinan akan terjadinya gempa besar dan tsunami di Ambon, Teluk Piru, dan Saparua di Maluku adalah kabar bohong atau hoaks.Hal tersebut disampaikan langsung olehBadan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika(BMKG).
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir menyatakan pemerintah akan memberikan sanksi kepada rektor yang mengerahkan mahasiswa untuk berdemonstrasi atau tidak mampu mencegah mahasiswa turun ke jalan.
Presiden Joko Widodo dikunjungi sejumlah tokoh agama di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). Mereka membahas perkembangan Indonesia terkini, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, rencana pemerintah dan DPR merevisi sejumlah rancangan undang-undang, serta gerakan mahasiswa.
